Kertas Kerja Audit

PENDAHULUAN

Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu audit atau pemeriksaan, selalu diperlukan keterangan dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan standar-standar atau kriteria yang dapat dipakai oleh auditor sebagai pegangan untuk mengevaluasi keterangan tersebut.

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, ank e, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Kertas kerja (working paper) merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, kertas kerja merupakan alat penting dalam profesi akuntan publik. Dalam proses auditnya, auditor harus mengkumpulkan atau membuat berbagai tipe bukti. Untuk mendukung simpulan dan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Untuk kepentingan pengumpulan dan pembuata bukti itulah auditor membuat kertas kerja. SA Seksi 339 kertas kerja memberikan panduan bagi auditor dalam penyusunan kertas kerja dalam audit atas laporan keuangan atau perikatan audit lainnya, berdasarkan seluruh standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Pada makalah ini kami akan memaparkan kasus Miniscribe, Inc.

 PEMBAHASAN

KONSEP KERTAS KERJA

Definisi Kertas Kerja

SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 03 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut: “kertas kerja adalah catatan-catatn yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.” Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengndalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Data kertas kerja dapat disimpan dalam pita magetik, film, atau media yang lain.

Isi Kertas Kerja

Kertas Kerja biasanya berisi dokumentai yang memperlihatkan:

1)      Telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik.

2)      Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.

3)      Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan , yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Tujuan Pembuatan Kertas Kerja

Empat tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk:

1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan.

Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya, dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai.

1. Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya.

Auditor dapat kembali memeriksa kertas kerja yang telah dibuat dalam auditnya, jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai simpulan atau pertimbangan yang telah dibuat oleh auditor dalam auditnya.

1. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.

Audit yang dilaksanakan oleh auditor terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Setiap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengkordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja.

1. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya.

Dari Kertas Kerja dapat diperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk audit berikutnya jika dilakukan audit yang berulang terhadap klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, auditor memerlukan informasi mengenai sifat usaha klien, catatan dan ank e akuntansi klien, pengendaian intern klien, dan rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam audit yang lalu, jurnal-jurnal adjustment yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporn keuangan yang lalu.

KEPEMILIKAN KERTAS KERJA DAN KERAHASIAAN INFORMASI DALAM KERTAS KERJA

SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku, ntuk meghindarkan penggunaan hal-hal yag bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yangtidak semestinya.

Kertas keja yang bersifat rahasia berdasarkan SA Seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Aturan Etika 301 berbunyi sebagai berikut:

Anggota Kompartemen Akuntan Pubik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien.

Hal-hal yang ank membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain adalah :

• Jika klien tersebut menginginkannya,.
• Jika misalnya praktek kantor akuntan dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli harus atas seijin klien.
• Dalam perkara pengadilan (dalam perkara pidana).
• Dalam program pengendalian mutu, profesi akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesame akuntan publik. Untuk me-review kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku, dalam peer review informasi yang tercantum dalam kertas kerja diungkapkan kepada pihak lain (kantor akuntan public lain) tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut.

FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH AUDITOR DALAM PEMBUATAN KERTAS KERJA YANG BAIK

Kecakapan teknis dan keahlian professional seorang auditor independen akan tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Ada lima ank e yang harus diperhatikan untuk memenuhi tujuan ini:

1. Lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti:

a)      Berisi semua informasi yang pokok.

b)      Tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan.

1. Teliti. Memperhatikan ketelitian penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan.
2. Ringkas. Kertas kerta dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Harus menghindari rincian yang tidak perlu, serta merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja.
3. Jelas. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan.
4. Rapi. Kerapian dalam membuat kertas kerja berguna membantu auditor senior dalam me-reviewhasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam meperoleh informasi dari kertas kerja tersebut

TIPE KERTAS KERJA

Isi ketas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Kertas kerja terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe kertas kerja berikut ini :

1. Program audit (audit program)
2. Working trial balance
3. Ringkasan jurnal adjustment
4. Skedul utama (lead schedule atau top schedule)
5. Skedul pendukung (supporting schedule)

Program Audit

Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerja audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti program audit yang sedang berlangsung.

Contoh Soal & Penyelesaian Rekonsiliasi Bank

Contoh Soal & Penyelesaian Rekonsiliasi Bank

Saldo kas menurut buku PT. Karet Jaya di Jakarta per 31/12/2010 adalah Rp. 3.321.650,- sedangkan menurut laporan bank (rekening koran) per tanggal tersebut adalah sebesar Rp.2.575.000,-.

Dari perbandingan rekening koran dengan pencatatan perusahaan, perbedaan tersebut disebabkan :

1.  Perusahaan umumnya menyimpan seluruh uangnya di Bank kecuali sebesar Rp. 200.000,- tidak disetorkannya
2. Pada tanggal 13/12/2010 diserahkan sebuah wesel tagih kepada bank untuk ditagihkan kepada yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 600.000,-dan pada tanggal tersebut perusahaan telah mencatatkannya dalam penerimaan kas. Ternyata pada tanggal 30/12/2010 wesel tersebut ditolak oleh yang bersangkutan (tidak dapat diuangkan) dan dikembalikan ke perusahaan pada tanggal 5/1/2011. Untuk ini peruahaan dikenakan denda/ biaya penolakan sebesar Rp.14.900,- yang telah dibebankan oleh bank pada bulan Desember 2010.
3. Perusahaan dikenakan biaya administrasi bulan Desember 2010 sebesar Rp. 7.720,-
4. Penyetoran kepada bank oleh perusahaan per 31/12/2011 sebesar Rp.1.340.000,- oleh bank baru dicatat sebagai penerimaan tanggal 2/1/2011
5. Rekening perusahaan telah dibebani untuk cek yang berasal dari piutang karena cek tersebut tidak dapat diuangkan sejumlah Rp.207.200,- yaitu pada tanggal 26/12/2010.
6. Suatu cek untuk pembayaran piutang sebesar Rp.190.000,- telah dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp. 170.000,-
7. Cek no. 1645 untuk pembayaran utang sebesar Rp. 592.000,- dibukukan oleh perusahaan Rp. 529.000,- dan cek no. 1677 untuk pembelian tunai alat-alat tulis sebesar Rp. 42.100,- dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp.421.000,-
8. Bank pada tanggal 20/12/2010 telah menguangkan wesel tagih Rp.500.000,- Wesel tersebut telah dikirimkan oleh perusahaan pada tanggal 18/12/2010 ke bank untuk ditagihkan tetapi belum dibukukan oleh perusahaan
9. Pada tanggal 31/12/2010 cek yang telah diterbitkan tetapi belum diuangkan oleh penerimanya adalah sebagai berikut : No.1612 Rp. 106.660,- ; no. 1617 Rp. 126.500,- ; no. 1680 Rp. 62.000,- ; no. 1700 Rp. 189.430,- ; no. 1701 Rp. 302.680,-  

Perintah : Susunlah Bank Reconciliation Statement dengan cara mencari saldo yang benar dan susunlah ayat jurnal yang diperlukan.

Jawaban : 

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi (Aset = Liabilitas + Ekuitas). Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsi Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Penyusutan Aktiva Tetap

Pengertian Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yan dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva dibebankan secara bertahap.

Alan P.Murray dalam buku Tax Techique Handbook,  Depreciation mendefinisikan pengertian penyusutan sebagai berikut:

The nature of depreciation has been described as follows:

……a reasonable allowance for the exhaustion. Wear and tear, and obsolescence of propertiy used in the trade or business or of properti held by the taxprayer for the production of income shall be allowed as a depreciation deduction  

The depreciation deduction….applies only to that part of the properti which is subject to wear and tear, to decay or decline from natural causes, to exhaustion, and to absolescence. The allowence does not aplly to inventories or stock in trade, or to land…..no deduction for depreciation shall be allowed on……vehicles use solely for pleasure, on building used by the tax prayer as his residence, or on furniture or furnishings therein, personal effects or clothing…… 

Kebijakan pajak (Tax Policy) untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal yaitu:

–

• Keadilan Pajak (Tax Equity) 

• Kebijakan Ekonomi (Economic Policy) 

• Administrasi (Admnistration)
  
  
• Aktiva yang dapat disusutkan

• Penggunaan dalam kegiatan usaha

• Nilainya menurun secara perlahan/bertahap

• Aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud

• Pihak yang berhak melakukan penyusutan

• Saat dilakukan penyusutan

• Dasar untuk melakukan penyusutan

Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Hal ini sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antar pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial).

Pengelompokan Harta Berwujud

Dalam sistem penyusutan UU PPh, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokan terlebih dahulu menjadi 2 golongan antar lain:

–

1.Harta berwujud kelompok bukan bangunan

–

2.Harta berwujud kelompok bangunan

 Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, PSAK No. 17 tentang Akuntansi Penyusutan.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

•Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.

•Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keunagan dikurangi nilai sisanya.

•Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

•Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu aktiva mungkin dapat ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

•Jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan

•Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan .

Perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Sifat beban penyusutan secara konsep tidak berbeda dengan beban yang mengakui pemanfaatan atas premi asuransi ataupun sewa yang dibayar dimuka selama periode berjalan. Beban penyusutan merupakan beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas (non cash outlay expence). Alokasi harga perolehan aktiva tetap dilakukan dengan cara mendebet akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Akun beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat dalam neraca.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama aktiva dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian. Sedangkan pada akhir tahun ke dua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun ke dua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (contra account) dari akun aktiva yang  bersangkutan.

K

Pengertian dan Definisi Perbankan

 

 

 

 

Perbankan adalah lembaga keungan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional.  Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank minded. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Asas - Asas Perpajakan

Asas-asas dasar perpajakan

Kata asas, bila dilihat didalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan

pengertian yakni “suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok atau tumpuan

berfikir” jadi bisa diartikan juga sebagai tumpuan dasar dari tolak ukur yang sifat

analisis bagi suatu hukum. Jadi bila demikian suatu hokum bisa dikatagorikan sah

atau baiknya, maka haruslan sesuai dengan apa-apa yang diasaskan suatu hokum

tersebut.

Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsur-unsur asas

yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum

yang berwewenang. Asas unsure itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian

beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Sementara itu

menurut migasto asas-asas dasar itu melipuit asas legal dan asas kepastian hukum,

asas efesien, asas non distorsi, asas sederhana (simplicity), dan asas adil.

A.Asas Rechtcsfilosofis

Dalam asas ini yakni mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak kepada

warga Negara sehingga dalam hal ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan

yang sangat mendasar seperti kenapa Negara mengenakan pajak terhadap warga

Negara? Dan asas dasar apa Negara mempunyai kewenanagan tersebut! Dan

pertanyaan semua itu sangat memerlukan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan

itu dibawah ini terdapat teori, tetapi pada dasarnya, kendatipun banyak teori-teori

untuk menjawab tersebut, semuanya itu adalah analisis dari asas rechtcsfilosofis.

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini diibaratkan dengan sebuah premi asuransi yang harus dibayar

oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari

pemerintah. Jadi kiranya bisa diibaratkan juga bahwa rakyat sebagai pihak

tertanggung sementara Negara berada dalam posisi pihak penanggung.

2. Teori Kepentingan Umum

Dalam teori mengukur dari besarnya pajak sesuai dengan besarny kepentingan

wajib pajak yang dilindungi, jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka

semakin desar pula pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Beli

Dalam teori ini, pajak merupakan pompa penyedot daya beli seseorang/rakyat dan

kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, hanya saja bentuk

pengembaliannya melalui bentuk saluran lain.

Teori pembenaran pajak menurut pancasila

Seperti yang kita kethui bahwa pancasila mengansung sifat kekeluargaan dan

gotong royong sehingga satu sama lain saling membantu berat sama dipikul ringan

sama dijinjing, dalam artian saling membantu dengan teguhnya persatuan antar

bangsa dan warga negara, demi terwujudnya kesejahteraan.

B. Asas Pembagian Pajak

Asas ini derbeda dengan asas rechtsfilosofis diatas, yang mencari dasar pembenar

pengenaan pajak terhadap warga negara. Sedangkan asas ini mencari jawaban atas

persoalan bagaimana pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil dan merata.

sehingga terjadinya keselarasan dan menghindari diskriminasi antar sesame warga

negara.  

3.Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori tersebut didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.

4.Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat.

5.Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gototng royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.