Asas - Asas Perpajakan

Asas-asas dasar perpajakan

Kata asas, bila dilihat didalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan

pengertian yakni “suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok atau tumpuan

berfikir” jadi bisa diartikan juga sebagai tumpuan dasar dari tolak ukur yang sifat

analisis bagi suatu hukum. Jadi bila demikian suatu hokum bisa dikatagorikan sah

atau baiknya, maka haruslan sesuai dengan apa-apa yang diasaskan suatu hokum

tersebut.

Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsur-unsur asas

yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum

yang berwewenang. Asas unsure itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian

beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Sementara itu

menurut migasto asas-asas dasar itu melipuit asas legal dan asas kepastian hukum,

asas efesien, asas non distorsi, asas sederhana (simplicity), dan asas adil.

A.Asas Rechtcsfilosofis

Dalam asas ini yakni mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak kepada

warga Negara sehingga dalam hal ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan

yang sangat mendasar seperti kenapa Negara mengenakan pajak terhadap warga

Negara? Dan asas dasar apa Negara mempunyai kewenanagan tersebut! Dan

pertanyaan semua itu sangat memerlukan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan

itu dibawah ini terdapat teori, tetapi pada dasarnya, kendatipun banyak teori-teori

untuk menjawab tersebut, semuanya itu adalah analisis dari asas rechtcsfilosofis.

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini diibaratkan dengan sebuah premi asuransi yang harus dibayar

oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari

pemerintah. Jadi kiranya bisa diibaratkan juga bahwa rakyat sebagai pihak

tertanggung sementara Negara berada dalam posisi pihak penanggung.

2. Teori Kepentingan Umum

Dalam teori mengukur dari besarnya pajak sesuai dengan besarny kepentingan

wajib pajak yang dilindungi, jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka

semakin desar pula pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Beli

Dalam teori ini, pajak merupakan pompa penyedot daya beli seseorang/rakyat dan

kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, hanya saja bentuk

pengembaliannya melalui bentuk saluran lain.

Teori pembenaran pajak menurut pancasila

Seperti yang kita kethui bahwa pancasila mengansung sifat kekeluargaan dan

gotong royong sehingga satu sama lain saling membantu berat sama dipikul ringan

sama dijinjing, dalam artian saling membantu dengan teguhnya persatuan antar

bangsa dan warga negara, demi terwujudnya kesejahteraan.

B. Asas Pembagian Pajak

Asas ini derbeda dengan asas rechtsfilosofis diatas, yang mencari dasar pembenar

pengenaan pajak terhadap warga negara. Sedangkan asas ini mencari jawaban atas

persoalan bagaimana pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil dan merata.

sehingga terjadinya keselarasan dan menghindari diskriminasi antar sesame warga

negara.  

3.Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori tersebut didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.

4.Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat.

5.Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gototng royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.